Info terbaru - Posisi tawar petani masih lemah. Harga jual gabah, cabai, bawang merah, sawit dan komoditi pertanian lainnya seringkali jatuh di bawah harga keekonomiannya. “Salah satu faktor utamanya adalah petani kebanyakan berlahan sempit dan mereka tidak memiliki lembaga ekonomi yang kuat,” kata Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Fathan A Rasyid kepada Sinar Tani di Aceh.
Jumlah kelompok petani (Poktan) baru sekitar 543.836 Poktan. Satu Poktan beranggotakan 25 sampai 30 petani. Dengan ketentuan itu, seharusnya Indonesia memiliki paling tidak 1 juta kelompok. “Berarti masih ada sekitar 400 ribu Poktan yang semestinya ada,” kata Fathan.
Fathan berharap pelaksanaan Penas Petani Nelayan XV – 6-11 Mei 2017 di Aceh, dapat dijadikan momentum bagi KTNA untuk memperkuat kelembagaan tani. “Momen sekarang adalah kita minta KTNA penumbuhan kelompok tani. “Gapoktan kita kembangkan. Lalu, kita kembangkan menjadi kelembagaan ekonomi petani,” tambahnya.
Kemampuan pemerintah lanjut Fathan, dalam bentuk dan kegiatan pembangunan pertanian, paling besar 30 persen. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melayani yang tidak difasilitasi pemerintah. Pada awal pemerintahan Jokowi dan JK harus memastikan pelayanan publik sampai ke pedesaan. “Penyuluham itu salah satunya, dan kegiatan Penas adalah penyuluhan akbar,” tambahnya.
Salah satu kelembagaan ekonomi petani yang dapat dikembangkan adalah kelembagaan ekonomi petani (KEP) dalam bentuk korporasi dengan pendekatan kawasan ekonomi. Melalui pendekatan kawasan yang dikelola koperasi petani yang kuat Fathan yakin petani akan bisa memiliki posisi tawar yang tinggi dan pendapatan mereka meningkat.
Penas kali ini memgambil tema “Melalui Penas Petani Nelayan XV Tahun 2017, Kita Mantapkan Kelembagaan Tani Nelayan dan Petani Hutan sebagai Mitra Kerja Pemerintah dalam Rangka Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan menuju Kesejahteraan Petani Nelayan Indonesia”. Som/Humas BPPSDM Pertanian. ( Sumber : tabloidsinartani.com)
Jumlah kelompok petani (Poktan) baru sekitar 543.836 Poktan. Satu Poktan beranggotakan 25 sampai 30 petani. Dengan ketentuan itu, seharusnya Indonesia memiliki paling tidak 1 juta kelompok. “Berarti masih ada sekitar 400 ribu Poktan yang semestinya ada,” kata Fathan.
Fathan berharap pelaksanaan Penas Petani Nelayan XV – 6-11 Mei 2017 di Aceh, dapat dijadikan momentum bagi KTNA untuk memperkuat kelembagaan tani. “Momen sekarang adalah kita minta KTNA penumbuhan kelompok tani. “Gapoktan kita kembangkan. Lalu, kita kembangkan menjadi kelembagaan ekonomi petani,” tambahnya.
Kemampuan pemerintah lanjut Fathan, dalam bentuk dan kegiatan pembangunan pertanian, paling besar 30 persen. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melayani yang tidak difasilitasi pemerintah. Pada awal pemerintahan Jokowi dan JK harus memastikan pelayanan publik sampai ke pedesaan. “Penyuluham itu salah satunya, dan kegiatan Penas adalah penyuluhan akbar,” tambahnya.
Salah satu kelembagaan ekonomi petani yang dapat dikembangkan adalah kelembagaan ekonomi petani (KEP) dalam bentuk korporasi dengan pendekatan kawasan ekonomi. Melalui pendekatan kawasan yang dikelola koperasi petani yang kuat Fathan yakin petani akan bisa memiliki posisi tawar yang tinggi dan pendapatan mereka meningkat.
Penas kali ini memgambil tema “Melalui Penas Petani Nelayan XV Tahun 2017, Kita Mantapkan Kelembagaan Tani Nelayan dan Petani Hutan sebagai Mitra Kerja Pemerintah dalam Rangka Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan menuju Kesejahteraan Petani Nelayan Indonesia”. Som/Humas BPPSDM Pertanian. ( Sumber : tabloidsinartani.com)
Post a Comment