Belajar dari Kesuksesan Gapoktan

Petani bila sudah berkolaborasi membentuk  kelompok besar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ternyata mampu melaksanakan usaha-usaha bisnis bermasa depan cerah. Pemerintah pun terus memberikan dukungan agar Gapoktan di tanah air bisa naik kelas menjadi pelaku usaha yang berorientasi pada pasar global.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyu­luhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Fathan A. Rasyid mengatakan bahwa keberadaan kelembagaan petani seperti Ga­poktan sangat strategis karena se­ba­gai produsen aneka jenis bahan pangan mereka sesungguhnya memiliki posisi tawar yang tinggi.

Namun  karena  masih     lemah­nya posisi kelembagaan petani di tanah air maka harga komoditi pertanian bukan ditentukan oleh produsen tapi oleh pihak luar.  “Di era pasar bebas ini petani harus menjadi pemain dan penentu harga. Jangan negara lain yang menentukan karena sepenuhnya, Indonesia adalah negara pertanian. Karenanya kelembagaan petani harus ditumbuh-kembangkan,” tandasnya.

Selain itu dampak positif ber­tum­buhnya  kelembagaan pe­tani, menurut Fathan,  adalah  penyaluran bantuan dan sosialisasi kebijakan pemerintah menjadi lebih terarah. Karena berdasarkan peraturan yang ada, pemerintah harus memberikan bantuan kepada petani yang sudah berkelompok.

Selain itu, sosialisasi kebijakan akan lebih mudah didapat apabila petani tersebut berkelompok karena melihat  jumlah penyuluh pertanian yang masih terbatas dibandingkan dengan total jumlah petani.

Jumlah kelembagaan petani saat ini masih sekitar  585 ribu kelompok, dengan jumlah kelom­pok tani (Poktan) sekitar 510 ribu kelompok dan Gapoktan sekitar 61 ribu kelompok.  Jumlah ini masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah Rumah Tangga (RT) Petani.

Beberapa Kendala

Jumlah Rumah Tangga Peta­ni berdasarkan data  sensus pertanian sebanyak 31,7 juta jiwa dan masih ada 23,6 juta jiwa belum berkelompok. “Kalau melihat jum­lah RT petani yang 31 juta jiwa, seharusnya jumlah kelembagaan petani mencapai 1 juta kelompok,” jelas Fathan.

Walaupun upaya pembinaan­nya sudah diatur dalam UU dan Permentan (ter­akhir pada 20 Desember 2016  diterbitkan Permentan No.67 me­nyangkut atur­an pembi­na­an kelembagaan petani), kenyata­annya kelem­baga­an petani di Indonesia  belum sepe­nuhnya ber­kembang dengan baik.       

Masih ditemukan sejumlah  kendala, yakni masih rendahnya kualitas dalam mengelola usa­ha­tani secara efisien, belum ter­jalinnya  kerjasama dengan pelaku agribisnis dan kelembagaan eko­nomi pedesaan lainnya. Serta kendala masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan  masih terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan/permodalan dan terhadap IPTEK serta infor­masi. (Sumber : tabloidsinartani.com)